Analisis Regulasi Dark Pattern E-Commerce di Indonesia

PEMBAHASAN

Analisis Regulasi Indonesia

Kerangka Hukum Nasional untuk Menilai Dark Pattern dalam E-Commerce

UU No.8/1999

UU No.27/2022

PP No.71/2019

PP No.80/2019

Permendag No.31/2023

UU No.1/2024

Dark Pattern dalam E-Commerce · Kelompok 3 · FILKOM UB 2026

17

REGULASI NASIONAL · BAGIAN 1 OF 2

Perlindungan Konsumen, Data Pribadi & Sistem Elektronik

UU No. 8 Tahun 1999

Perlindungan Konsumen

Hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur; kebebasan memilih barang/jasa

Hidden costs → melanggar hak informasi jujur

False urgency → manipulasi keputusan

Misdirection → mengganggu kebebasan memilih

Perlindungan Konsumen

UU No. 27 Tahun 2022

Pelindungan Data Pribadi

Asas pemrosesan data, hak subjek data, kewajiban pengendali data, persetujuan yang sah

Consent banner manipulatif → persetujuan tidak sah

Tombol 'setuju semua' menonjol, tolak disembunyikan

Pemrosesan data tanpa informed consent

Privasi & Consent

PP No. 71 Tahun 2019

Penyelenggaraan Sistem & Transaksi Elektronik

Sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab

Alur checkout menyesatkan → sistem tidak bertanggung jawab

Informasi tidak transparan → sistem tidak andal

Keamanan transaksi elektronik

Keamanan Sistem

Dark Pattern dalam E-Commerce · Kelompok 3 · FILKOM UB 2026

18

REGULASI NASIONAL · BAGIAN 2 OF 2

PMSE, Periklanan & Transaksi Elektronik

PP No. 80 Tahun 2019

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Pelaku usaha PMSE, kewajiban informasi, perlindungan transaksi daring

Wajib tampilkan informasi harga secara jelas

Sneak into basket → melanggar kewajiban informasi

Transparansi syarat & ketentuan transaksi

Transaksi Daring

Permendag No. 31 Tahun 2023

Perizinan & Pengawasan PMSE

Perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, pengawasan pelaku usaha PMSE

Pengawasan iklan & promosi manipulatif

False urgency dalam iklan → dapat diawasi

Dasar pembinaan platform digital

Pengawasan

UU No. 1 Tahun 2024

Perubahan Kedua UU ITE

Informasi & transaksi elektronik, kepastian hukum ruang digital

Kepastian hukum transaksi e-commerce

Informasi elektronik yang tidak menyesatkan

Dasar hukum penegakan di ruang digital

Hukum Digital

⚠ Catatan Penting

Indonesia belum memiliki peraturan yang secara eksplisit melarang dark pattern. Namun, keenam regulasi di atas dapat digunakan sebagai kerangka hukum untuk menilai praktik dark pattern dari sisi transparansi, persetujuan data, keamanan sistem, dan perlindungan konsumen.

UU No. 8/1999

UU No. 27/2022

PP No. 71/2019

PP No. 80/2019

Permendag No. 31/2023

UU No. 1/2024

Dark Pattern dalam E-Commerce · Kelompok 3 · FILKOM UB 2026